Wilayah kerja dan pemetaan konflik agraria
Kabupaten Karawang secara administratif mencakup puluhan kecamatan dan ratusan desa/kelurahan di dataran rendah yang bersamaan berfungsi sebagai lumbung pangan (khususnya padi) dan sebagai kawasan industrialisasi yang berkembang sejak akhir abad ke-20. Tekanan agraria muncul dalam bentuk konversi lahan, klaim status tanah dan kawasan hutan, infrastruktur (termasuk koridor tol), relasi sewa-menyewa dan bagi hasil, serta dominasi pemilik tanah yang tidak tinggal di desa (absentee).
Pada skala nasional, laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2011 pernah mencatat 163 konflik agraria di Indonesia, dengan perincian sektor (antara lain perkebunan, kehutanan, infrastruktur, tambang, pesisir) dan dampak luasan serta rumah tangga terdampak. Karawang berada dalam pusaran dinamika serupa dan menjadi salah satu basis pengorganisasian SEPETAK sejak Kongres I (2007).
Setelah Kongres II (10–11 Desember 2010) dan konsolidasi strategi pada Kongres III (25–26 April 2016), SEPETAK menetapkan lima kategori wilayah rawan konflik agraria di Karawang sebagai peta prioritas pengorganisasian. Kategori ini dipakai bersama dokumentasi kasus di daftar kasus agraria dan data pendampingan di sekretariat.
1. Wilayah masyarakat desa hutan
- Pihak yang terlibat: Perum Perhutani, investor swasta, korporasi berbasis lahan, aparat pemerintah, serta — pada episode tertentu — lembaga pendamping pihak ketiga yang berposisi berbeda dengan garis perjuangan petani.
- Jenis konflik: klaim status kawasan hutan versus garapan dan penguasaan tanah oleh rumah tangga tani; sengketa tapal batas; administrasi IP4T (inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah); kriminalisasi; serta persoalan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan dokumen desa.
- Contoh koridor dokumentasi: dinamika hutan di Medalsari (narasi intimidasi dan kriminalisasi pengurus); pendaftaran administratif sampel 88 bidang di 13 desa ke BPN yang berbenturan dengan klaim kawasan hutan; perkara kayu hutan di Parung Mulya, Ciampel sebagai preseden kriminalisasi.
2. Wilayah eks Tegalwaru landen (Karawang Selatan)
- Pihak yang terlibat: swasta, operator zona industri, Perhutani, dan pemerintah daerah dalam tata ruang.
- Jenis konflik: perampasan tanah, sengketa tapal batas, serta tekanan industri ekstraktif (misalnya narasi tambang batu andesit) di dataran selatan.
- Catatan pengorganisasian: koridor ini sering menjadi pintu masuk konflik multipihak (hutan, tambang, rencana tata ruang) yang membutuhkan pendampingan hukum dan kampanye terkoordinasi.
3. Wilayah sekitar zona industri, perumahan, dan infrastruktur
- Pihak yang terlibat: pengembang kawasan industri dan perumahan, korporasi properti, BUMN/BUMD terkait infrastruktur, serta instansi pertanahan dalam putusan dan eksekusi.
- Jenis konflik: konversi sawah produktif dan ruang hidup pedesaan menjadi kawasan industri, perumahan, atau jalan tol; sengketa gugatan perdata dan penegakan putusan pengadilan skala luas.
- Contoh koridor dokumentasi: sengketa skala besar di Telukjambe Barat melibatkan Margamulya, Wanasari, dan Wanakerta, dengan riwayat rantai klaim korporasi dan dampak aksi massa serta eksekusi lahan di medan publik.
4. Wilayah pangan (sabuk sawah Karawang)
- Pihak yang terlibat: tuan tanah absentee dan tuan tanah lokal, operator irigasi, serta kebijakan tampungan air waduk yang memengaruhi musim tanam.
- Jenis konflik: relasi penyakapan (sharecropping tenancy) yang eksploitatif; ketidakpastian administrasi tanah garapan; serta konflik hak air irigasi ketika kebijakan operator waduk berbenturan dengan siklus tanam padi.
- Contoh koridor dokumentasi: Pakisjaya dan sekitarnya (narasi protes terhadap pembatasan tanam akibat kondisi tampungan Jatiluhur serta upaya menghidupkan kembali peran komisi irigasi di tingkat daerah).
5. Wilayah pesisir
- Pihak yang terlibat: Perhutani, investor tambak dan pariwisata, perusahaan tambang pasir laut, serta pemerintah dalam penetapan kawasan pesisir dan revitalisasi.
- Jenis konflik: klaim kawasan hutan di pesisir versus tambak rakyat dan ruang hidup nelayan; penolakan revitalisasi tambak yang dinilai merugikan; serta pencemaran dan tekanan lingkungan hidup.
- Contoh koridor dokumentasi: solidaritas pesisir di Sedari, Cibuaya bersama koalisi perikanan (narasi aksi Hari Nelayan dan kampanye "ruang hidup bukan kawasan hutan"); narasi historis penolakan tambang pasir laut di utara Karawang.
Strategi pengorganisasian sesuai peta
Pemetaan di atas memandu prioritas pembentukan Pokja dan DPTD, jenis advokasi (mediasi, administrasi tanah, litigasi, aksi massa), serta pilihan mitra sipil. Basis awal kongres meliputi lima desa di Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, dan Pakisjaya, yang secara spasial menjembatani sabuk pangan dan tekanan pesisir–industri.
Konflik di Karawang bersifat multipihak (hutan, korporasi properti, pertanahan, air, pesisir); oleh karena itu peta ini dibaca bersama Sejarah SEPETAK, Visi dan Misi, dan arsip perkara, bukan sebagai daftar statis.
Peta ini terus diperbarui. Setiap DPTD baru wajib melakukan pemetaan konflik agraria di desanya sebagai dasar kerja organisasi dan pelaporan ke DPTK.