Reforma agraria: IP4T, LPRA, One Map Policy, dan badan pelaksana

Mendorong inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) atas tanah petani di kawasan berklaim hutan; mengadvokasi penetapan lokasi prioritas reforma agraria (LPRA); serta mendukung kebijakan One Map Policy dan pembentukan badan pelaksana reforma agraria sejalan dengan notulen rapat koordinasi tingkat kabupaten dan nasional.Departemen (usulan): penelitian, perjuangan tani.

Data diimpor dari kurasi repositori internal (April 2026). Sesuaikan dan verifikasi melalui panel admin setelah persetujuan sekretariat.